Proses Pekerjaan Sosial

Kelompok III :

1.      Afifah Turohmah                    1201412001

2.      Bravo Ihsanudin H                 1201412019

3.      Wahyu Tri Handayani             1201412018

4.      Mar’atus Sholihah Isnaini       1201412021

5.      Yudi Siswanto                       1201412024

RANGKUMAN

Proses Pekerjaan Sosial

Proses pekerjaan sosial menurut para ahli :

A.       Dean H.Hepworth dan Jo Ann Larsen (1982)

B.        Max Spiorin (1975)

C.        Lawrence M Bremmer (1998)

D.       Karen K Kirst-Ashman and Graftorn H Hull, JR (1993)

E.        Mary Richmond (1918)

Secara sederhana, proses pemecahan masalah sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

Sedangkan munculnya suatu masalah sosial, dapat digambarkan pada bagan berikut :

Kerangka model analisis dan pemecahan masalah sosial

Berikut kerangka proses pemecahan masalah dan proses timbulnya permasalahan jika dalam bentuk matrik :

	Proses pemecahan masalah
Proses permasalahan		Studi  (sosial)	Assessment (diagnosis)	Treatment
	Cause (s)	1	4	7
	Social problem	2	5	8
	Effect	3	6	9

                                                  Evaluasi

            Dari kolom diatas terdapat 9 sel yang merupakan paduan dari proses permasalahan dan proses pemecahan masalah sosial. Dimana setiap kolom berisikan statement yang masing-masing berbeda dengan isi dari sel lainya.

            Dengan demikian terdapat Sembilan isyu (persoalan) yang akan dibahas :

1.      Studi sosial à Cause (s)

Mengkaji mengenai penyebab timbulnya permasalahan dengan menyediakan data dan fakta yang memperjelas penyebab permasalahan.

2.      Studi sosial à Social Problem

Tahap pemahaman terhadap permasalahan yang timbul dari sebab yang ditimbulkan sebelumnya dengan menyediakan data dan fakta mengenai permasalahan sosial.

3.      Studi sosial à Effect

Tahap pengkajian terhadap akibat-akibat yang timbul dari permasalahan sosial, akibat ini dapat berupa data dan fakta mengenai akibat-akibat baik sosial,kejiwaan atau fisik yang mengganggu fungsionalitas manusia.

4.      Assessment (diagnosis) à Cause (s)

Mengkaji dan menilai mengapa penyebab-penyebab persoalan tersebut muncul, kemudian langkah apa yang akan diambil untuk memutuskan permasalahan tersebut.

5.      Assessment (diagnosis) à Social Problem

Mengkaji dan menilai , kemudian menentukan langkah-langkah apa yang dapat diambil agar permasalahan tidak meluas atau menyebar pada setiap lapisan masyarakat.

6.      Assessment (diagnosis) à Effect

Menilai, mengkaji dan menentukan langkah-langkah untuk mengatasi efek yang ditimbulkan dari permasalahan sosial. Serta menentukan apa dan siapa saja yang akan dilibatkan dalam mengatasi akibat-akibat sosial, mental, dan fisik yang telah mengganggu fungsionalitas masyarakat.

7.      Treatment à Cause (s)

Mengatasi penyebab berarti menyediakan langkah-langkah atau cara-cara untuk mencegah timbulnya lagi permasalahan.

8.      Treatment à Social Problem

Menyediakan langkah-langkah atau cara-cara untuk menghambat perluasan permasalahan sosial yang telah terjadi agar tidak lagi timbul permasalahan. Pada bagian ini kegiatannya bersifat pengembangan (development), sokongan (supportive), atau pemberdayaan (empowerment).

9.      Treatment à Effect

menyediakan langkah-langkah atau cara-cara untuk mengatasi/memperbaiki akibat-akibat atau kerusakan secara sosial.,mental, maupun fisik yang mana telah mengganggu kemampuan manusia mewujudkan fungsionalitasnya. Pada tahap ini kegiatan-kegiatannya lebih bersifat penyembuhan (curative) dan perbaikan (rehabilitative).

Kesembilan bagian diatas saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga dalam proses analisis perlu mempertimbangkan berbagai sel lain yang berpengaruh. Ketajaman analisis akan ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan kepekaan dalam membaca persoalan.

Beberapa konsep yang perlu dikuasai, sebelum konsep baru sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Evalusi dan Terminasi

evaluasi dan terminasi merupakan konsep yang berbeda namun saling berkaitan sebagaimana tahapan konsep. Evaluasi merupakan suatu cara untuk menentukan apakah sasaran dan tujuan pekerjaan sosial sudah tercapai atau belum. Terminasi adalah penghentian relasi formal atau hubungan pelayanan terhadap klayan sesuai dengan kontrak yang telah disetujuai bersama.

Bagan : Proses Pekerjaan sosial

Evaluation

Assesment             Plan Of Treatment            Treatment Action            Evaluasi dan Terminasi

Pembahasan

Evaluasi yang dilakukan setelah asesmen adalah untuk melihat apakah sebuah informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul atau belum, yaitu terkait dengan ketepatan makna informasidan situasi organisasi pelayanan. Setelah merancang rencana kegiatan (planning) maka perlu dilakukan evaluasi yaitu untuk menentukan apakah rencana kegiatan sudah lengkap dan layak.kemudian evaluasi dilakukan lagi untuk menentukan sekiranya tujuan-tujuan yang diinginkan telah tercapai atau belum.

Akuntabilitas

Terdapat 2 jenis komponen akuntabilitas : efisiensi dan efektifitas

1.      Efisiensi menunjuk pada sumber daya (dana, tenaga, dan pemikiran) yang dipergunakan.

2.      Efektifitas berkaitan dengan apakah pelayanan yang dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak.

Jenis-Jenis Evaluasi

            Merencanakan evaluasi saat mengembangkan suatu plan of treatment merupakan suatu cara untuk memastikan bahwa rencana kegiatan yang dilakukan hasilnya cukup memberi informasi maksimal bagi pekerja sosial, klien dan badan pengembangan masyarakat. Seandainya suatu informasi telah diperoleh pada saat sebelum proses kegiatan pekerjaan sosial dimulai, maka tentunya akan memiliki peluang yang lebih baik.

            Dalam rangka merencanakan efektivitas dan efisiensi evaluasi, suatu pemahaman terhadap beragam jenis evaluasi dan sejumlah cara melakukan evaluasi akan lebih bermanfaat. Evaluasi umumnya terdiri dari:

1.    Summative evaluation berkaitan dengan hasil efektifitas, untuk melihat hasil akhir.

2.    Formative evaluation berkenaan untuk melihat proses pekerjaan, bagaimana setiap tahapan kegiatan dilakukan berjalan dengan baik atau tidak; yang berpengaruh terhadap hasil akhir.

Teknik-Teknik Mengevaluasi

1.    Mencatat /Merekam data

Pencatatan proses adalah sebuah laporan naratif pada seluruh kejadian saat kontak awal dengan seorang klien, termasuk perasaan dan pemikiran pekerja sosial terhadap apa yang terjadi.

Suatu jenis pencatatan kontemporer (terkini) adalah problem-oriented record, yang bisa ditemukan dalam seting perawatan kesehatan yang tidak hanya digunakan oleh para pekerja sosial tetapi juga oleh para profesional perawatan kesehatan lainnya.

Catatan berorientasi –persoalan terdiri dari empat bagian:

1.      Sebuah data dasar: yang berisikan informasi berkaitan dengan klien dan pekerja klien.

2.      Sebuah daftar persoalan/masalah yang berisikan pernyataan permasalahan dan asesmen yang dilakukan staf.

3.      Rencana dan tunjuan berkaitan dengan permasalahan yang telah diketahui.

4.      Catatan tindak lanjut mengenai apa yang telah dilakukan dan hasil-hasil kegiatannya.

2.    Penelitian Evaluatif

     Penelitian evaluatif berkaitan dengan pengumpulan data yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu program yang lebih baik lagi. Sejumlah adat yang diperlukan antara lain:

Ø  Mengukur kepuasan klien;

Ø  Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan tertentu dengan sampel klian terpilih;

Ø  Mengukur efektifitas biaya;

Ø  Menentukan adanya kebutuhan yang perlu segera dipenuhi;

Ø  Usaha dan kepuasan para petugas, dan

Ø  Sikap masyarakat terhadap program atau kegiatan lembaga.

            Teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain wawancara penelitian, kuesioner, danpengamatan.

            Tahap akhir dari proses pekerja sosial adalah terminasi atau ending stoge. Terminasi telah direncanakan sejak awal kerjasama antara pekerja sosial dengan klien, antara praktikan dengan badan pelayan sosial. Suatu hubungan pekerja sosial yang memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan klien berakhir (terminate) ketika kebutuhan tersebut telah terpenuhi.

Allen Pincuss and Anne Minahan (1973) mengemukakan bahwa sedikitnya terdapat tiga komponen utama proses terminasi:

Ø  Disengagement: melepaskan diri baik secara keterlibatan kegitan, perasaan dan kerjasama.

Ø  Stabilization of Change: memantapkan perubahan-perubahan yang telah dicapai bersama.

Ø  Evaluation: komponen ini tidak hanya pada terminasi tetapi seluruh tahapan proses pekerjaan sosial.

Read More

KONSEP KEEFEKTIFAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KONSEP KEEFEKTIFAN PROGRAM

PENDIDIKAN NON FORMAL

Disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah

Manajemen Program Pendidikan Non Formal

Dosen Pengampu :

Prof. Dr. Rasdi Ekosiswoyo, M.Sc.

Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd.

Oleh :

1.      Muhammad Rizal Pratama              1201412010

2.      Noor Salamah                                    1201412046

3.      Agus Solehudin                                 12014120

4.      Susilo Casmito                                   1201412069

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu yang tercantum pembukaan UUD 1945, dalam upaya pencerdasan itun tentunya yang paling besar adalah melalui proses pendidikan. Di Indonesia sendiri di kenal ada 3 macam jalur pendidikan, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Non Formal.

Pendidikan Non Formal merupakan jalur pendidikan yang jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kedua jalur pendidikan yang lain, Pendidikan Non Formal lebih bisa untuk menjangkau masyarakat  luas yang tidak terjangkau oleh Pendidikan Formal, karena salah satu ciri dari Pendidikan Non Formal adalah tidak ada batasan usia peserta didik, biaya relative tidak terlalu mahal, dan sebagainya yang itu merupakan juga keunggulan Pendidikan Non Formal dibandingkan Jalur Pendidikan yang lain.

Di zaman yang serba modern dan semuanya berbau teknologi ini program-program Pendidikan Non Formal masih tetap dibutuhkan, bahkan akan semakin banyak dibutuhkan, karena semakin banyaknya kemampuan-kemampuan baru yang harus di miliki individu untuk aktualisasi dirinya, juga untuk mempertahankan eksistensinya di dalam kehidupan.

Maka dari itu, diharapkan akan muncul lebih banyak program-program baru guna menambah softskill masyarakat untuk menghadapi zaman yang serba maju ini. Tentunya dengan memperhatikan keefektifan berbagai programnya bagi masyarakat. Karena ketika Pendidikan Non Formal memiliki banyak  program namun hasil keluaran dari program tersebut tidak sesuai dengan tujuan atau denga kata lain tidak efektif dan efisien, maka bisa dikatakan program itu gagal.

Mengantisipasi dari pada itu, seorang Cendikiawan Pendidikan Non Formal haruslah memahami tentang konsep keefektifan program Pendidikan Non Formal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keefektifan Pendidikan Non Formal yang akan diulas lebih mendalam pada makalah ini.

1.2   RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana Konsep keefektifan Program Pendidikan Non Formal yang baik ?

2.      Pendekatan apa saja yang digunakan untuk mengeefektifkan program Pendidikan Non Formal ?

3.      Apa saja factor yang mempengaruhi keefektifan program Pendidikan Non Formal?

1.3  TUJUAN

1.      Mahasiswa mengetahui konsep keefektifan Program Pendidikan Non Formal yang baik.

2.      Mahasiswa memahami pendekatan apa saja yang digunakan untuk mengeefektifkan program Pendidikan Non Formal.

3.      Mahasiswa mengetahui apa saja factor yang mempengaruhi keefektifan program Pendidikan Non Formal?

Read More

Bidang Garapan Manajemen Pendidikan Nonformal

Manajemen Pendidikan Nonformal

Bidang Garapan Manajemen Pendidikan Nonformal

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Manajemen Program PNF

 

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Joko Sutarto, M. Pd.

 

 

Disusun oleh :

1.       Een Fitriyani                       (1201412002)

2.       Putri Rizca Ayu                  (1201412044)

3.       Azharully N                         (12014120)

4.       Chairul Wahid                    (1201412071)

 

 

Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Semarang

  

BAB I

A.    Latar Belakang

Manajemen pendidikan non formal pada hakekatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan kajian manajemen pendidikan nonformal juga merupakan ruang lingkup dan kajian bidang pendidikan. Namun, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas.            Sedikitnya terdapat tujuh komponen dalam menejemen yang harus dikelola dengan baik dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan nonformal, yaitu kurikulum dan program pembelajaran, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik(warga belajar), pembiayaan, sarana-prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan satuan pendidikan nonformal dan masyarakat serta manajemen pelayanan khusus. B.     Rumusan Masalah
1.       Apa pengertian manajemen?
2.      Apa saja komponen-komponen Pendidikan Non Formal?
  C.    Tujuan
Menjelaskan kepada pembaca tentang pengertian manajemen dan menjelaskan komponen-komponen program pendidkan non formal.
 

BAB II

PEMBAHASAN

Menurut R Terry:Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.Menurut James A.F StonerManajemen yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organiisasi serta semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.Menurut Prof.Eiji OgawaManajemen adalah perencanaan,, pengimplementasian dan pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk sistem buatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah.1.      Komponen-Komponen Program Pendidikan Non Formal
Dalam manajemen program pendidikan non formal terdapat beberapa komponen. Yang termasuk dalam komponen-komponen program pendidikan non formal adalah sebagai berikut.1.      Peserta didik/warga belajar.
2.       Kurikulum.
3.      Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
4.      Sarana prasarana.
5.      Pembiayaan / dana.
6.      Lingkungan ( hubungan program pendidikan non formal dan masyarakat).
7.      Layanan khusus.
Untuk memperlancar kegiatan belajar-mengajar, untuk mencapai tujuan program pendidikan non formal, diperlukan manajemen dalam program pendidikan non formal.    1.      Manajemen Peserta Didik/Warga Belajar
Manajemen peserta didik/warga belajar bertujuan untuk mengatur berbagai  kegiatan peserta didik/warga belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.Manajemen peserta didik/warga belajar adalah sebagai berikut.a.       Penerimaan peserta didik/warga belajar.
b.      Program bimbingan dan penyuluhan.
c.       Pengelompokan belajar peserta didik/warga belajar.
d.      Kehadiran peserta didik/warga belajar.
e.       Mutasi peserta didik/warga belajar.
f.       Papan statistik peserta didik/warga belajar.
g.      Buku induk peserta didik/warga belajar.
 2.      Manajemen kurikulum
Kurikulum mencangkup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Sedangkan kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran disesuaikan (dimodifikasi) sesuai dengan kemaarga belajar.Modifikasi dapat dilakukan dengan  cara sebagai berikut.a.       Modifikasi alokasi waktu.
b.      Modifikasi isi/materi.
c.       Modifikasi proses belajar mengajar .
d.      Modifikasi sarana prasarana.
e.       Modifikasi lingkungan belajar.
f.       Modifikasi pengelolaan kelompok belajar.
Manajemen Kurikulum (program pengajaran) adalah sebagai berikut.a.    Modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik/waega belajar.
b.    Menjabarkan kalender program pendidikan non formal.
c.    Menyusun jadwal program pendidikan non formal dan pembagian tugas mengajar.
d.   Mengatur pelaksanaan penyusunan prograsm pengajaran persemester dan persiapan materi pengajaran.
e.    Mengatur pelaksanaan program kulikuler dan ekstrakulikuler.
f.     Mengatur pelaksanaan penilaian.
g.    Mengatur pelaksanaan kenaokan kelompok belajar.
h.    Membuat laporan kemajuan belajar peserta didik/warga belajar.
i.      Mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran.
3.      Manajemen Sarana dan Prasarana
Manajemen sarana dan prasarana sarana-prasarana program pendidikan non formal bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar-mengajar.
4.       Manajemen Keuangan/Dana
Komponen keuangan dalam program pendidikan non formal merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan program pendidikan non formal memerlukan biaya.Dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan non formal, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan:a.       Kegiatan identifikasi input peserta didik/warga belajar.
b.      Modifikasi kurikulum.
c.       Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat.
d.      Pengadaan sarana-prasarana.
e.      Pemberdayaan peran serta masyarakat.
f.        Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.
Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi :a.       Otorisator
Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.b.      Ordonator
Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.c.       Bendaharawan
Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.Kepala program pendidikan non formal, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.5.        Manajemen tenaga pendidik
 Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan  pendidikan non formal bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang program pendidikan non formal.Tenaga kependidikan non formal di program pendidikan non formal meliputi tenaga pendidik/sumber belajar, pengelola program pendidikan non formal, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non formal antara lain sebagai berikut.a.       Inventarisasi pegawai.
b.      Pengusulan formasi pegawai.
c.       Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi.
d.      Mengatur usaha kesejahteraan.e.   Mengatur pembagian tugas 6. Manajemen Lingkungan (Hubungan Program Pendidikan non formal dengan masyarakat)            Program pendidikn nonformal sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian internal dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat . majumundurny sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah , tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan program pendidikan non formal, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pendidikan non formal.            Oleh karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan program pendidikan non formal di daerah. Maasyarakat hendaknya ditumbuhkan “rasa ikut memiliki” program pendidikan non formal di daerah sekitar. Maju-mundutnya program pendidikan non formal dilingkungannya juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat. Sehingga bukn hanya kepala program pendidikan non formal dan tenaga kependidikan yang memikirkan maju mundurnya pendidikan nonformal, tetapi masyarakat setempat terlibat pula memikirkannya.            Untuk menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan program pendidikan nonformal, perlu di lakukan berbagai hal, antara lain dengan cara memberitahu masyarakat mengenai program-program pendidikan non formal, baik program yang elah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang program pendidikan non formal yang bersangkutan.7. Manajemen Layanan Khusus            Manjemen layanan khusus ini mencakup manajemen peserta didik/warga belajar, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, keuangan atau dana, dan lingkungan.Pada program pendidikan non formal khusus, misalnya pendidikan anak usia dini (PAUD). Diperlukan adanya layanan khusus, misalnya kepala program pendidikan non formal mendatangan ahli ke-PAUD-an untuk ikut serta dalam prses belajar mengajar.Paa program pendidikan non formal umum, tidak menutup kemungkinanjuga untuk diadaka layanan semacam ini untuk melayani peserta didik/warga belajarnya.8. Manajemen Hubungan PNF dengan Masyarakat            Manajemen hubungan PNF dengan masyrakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati ari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada khususnya, sehingga operasional PNF semakin efektif dan efesien demi membantutercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Pada hakekatnya PNF merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat. PNF meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap para peserta didik agar dapat mempersiapkan dirinya menyongsong tugas-tugasnya dimasa depan, serta dapat membangun dirinya demi dapat ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat, bangsa dan negaranya baik secara individual maupun kelompok.Dengan demikian masyarakat dapat ikut bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap pelaksanaan pendidikan nonformal, sehingga hasil pendidikan bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja.

Read More